Anggota Komisi VIII DPR RI, Endro Hermono saat mengikuti kunspek di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (3/7/2025). Foto: Arief/vel

PARLEMENTARIA, Balikpapan - Anggota Komisi VIII DPR RI, Endro Hermono, memberikan apresiasi atas peningkatan fasilitas yang terus dilakukan oleh Embarkasi Asrama Haji Balikpapan dari tahun ke tahun. Namun, ia menekankan bahwa sorotan utama bukan hanya soal fisik bangunan, melainkan pada aspek pelayanan dan pengelolaan jemaah haji yang lebih menyentuh persoalan mendasar.

"Tentang peningkatan fasilitas kami apresiasi, dan mudah-mudahan terus meningkat. Namun, kami lebih menyoroti soal pelayanan terhadap calon tamu Allah, karena asrama haji ini adalah tempat pelayanan pertama sebelum ke Mekkah, dan tempat terakhir sebelum kembali ke daerah masing-masing,” ujar Endro kepada Parlementaria, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (3/7/2025).

Endro mengungkapkan kekhawatirannya terkait keluhan yang diterima dari Pemerintah Arab Saudi tentang tingginya jumlah jemaah lanjut usia (lansia) dan angka kematian dari Indonesia. Ia menyebut bahwa seharusnya pemeriksaan kesehatan dilakukan lebih ketat, mengingat hal ini berdampak langsung pada keselamatan jemaah.

"Kami mendapat informasi, dari 41 jemaah berusia 91 tahun, sembilan di antaranya meninggal dunia. Itu artinya hampir 15 persen. Ini jadi pertanyaan besar, apakah sejak awal mereka memang layak diberangkatkan atau sudah ada tanda-tanda kondisi memburuk,” terang Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Menurutnya, keputusan untuk tidak memberangkatkan jemaah memang bukan hal mudah, apalagi banyak dari mereka telah menunggu bertahun-tahun dan mencicil biaya haji dalam jangka panjang. Namun, aspek keselamatan dan kelayakan harus tetap menjadi pertimbangan utama.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti persoalan ketidaksesuaian data jemaah, terutama nama-nama yang tercatat berbeda antara sistem Siskohat di Indonesia dan E-Hajj di Arab Saudi, yang bisa menyulitkan proses identifikasi dan pengelompokan jemaah.

"Kita juga mendapat laporan bahwa ada nama-nama jemaah yang tidak konsisten antara data di sini (Indonesia) dan data di sana (Arab Saudi). Kalau di sini tidak ada masalah, kenapa di sana jadi sulit, apakah ini karena penggantian nama, hal seperti ini harus ditertibkan,” tegasnya.

Endro juga meminta agar pihak pengelola, termasuk Kementerian Agama dan instansi terkait, memberikan laporan detail mengenai kondisi jemaah yang wafat dan proses validasi data sebelum keberangkatan. Informasi ini, menurutnya, penting untuk dibawa ke dalam forum rapat evaluasi Komisi VIII DPR bersama mitra kerja, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama.

"Kami ingin tahu apakah kematian itu disebabkan karena kondisi yang memang tidak layak dari awal. Kalau iya, maka ini harus jadi catatan penting ke depan, terutama menyangkut prosedur dan tanggung jawab screening kesehatan,” pungkasnya.

Kunjungan Komisi VIII DPR RI ini menjadi bagian dari upaya pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan ibadah haji, agar ke depan pelayanan terhadap jamaah dapat berjalan lebih profesional, aman, dan manusiawi. (afr/rdn)